Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa setiap dugaan kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara harus ditangani secara tegas tanpa mengorbankan upaya reformasi birokrasi. Menurut Yusril, penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dana publik oleh pegawai negeri bukan hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menghambat proses perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dalam penyampaiannya, Yusril menyoroti beberapa hal penting:
- Penegakan hukum harus konsisten, tanpa pandang bulu, agar pesan anti‑korupsi dapat dirasakan di seluruh tingkatan pemerintahan.
- Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan harus tetap berjalan, karena reformasi tersebut berfokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
- Setiap kasus korupsi harus diusut secara menyeluruh, dengan melibatkan institusi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.
- Pegawai negeri yang terbukti bersalah harus menerima sanksi yang setimpal, termasuk pemecatan, penjara, dan pengembalian kerugian negara.
Yusriz menambahkan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh terhenti atau melambat karena adanya kasus korupsi. Justru, penindakan tegas terhadap pelaku korupsi akan memperkuat fondasi reformasi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan, seperti peningkatan mekanisme pengawasan internal, pelatihan etika bagi aparatur, serta penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir ruang gerak korupsi, harus terus diintensifkan. Dengan sinergi antara penegakan hukum dan reformasi struktural, diharapkan Indonesia dapat menurunkan angka korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik.
