Setapak Langkah – 31 Mei 2026 | Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas akomodasi ilegal yang tersebar di platform online travel agency (OTA). Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang menyoroti upaya meningkatkan keadilan bagi pelaku usaha resmi serta perlindungan konsumen.
Beberapa langkah konkret yang akan diambil meliputi:
- Pembentukan tim khusus yang memantau dan memverifikasi keabsahan setiap listing akomodasi yang muncul di OTA.
- Kerjasama langsung dengan penyedia layanan OTA untuk menghapus listing yang terbukti ilegal dalam jangka waktu singkat.
- Penerapan sanksi administratif, termasuk denda dan pencabutan izin operasional, bagi pemilik akomodasi yang melanggar peraturan.
- Peningkatan edukasi bagi pelaku usaha pariwisata mengenai prosedur pendaftaran resmi serta manfaat kepatuhan regulasi.
- Penguatan mekanisme pelaporan oleh konsumen melalui portal resmi Kementerian Pariwisata.
Wamenpar juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan akomodasi yang dicurigai tidak memiliki izin. “Keadilan bagi pelaku usaha resmi dan keamanan bagi wisatawan menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.
Pemerintah berharap dengan penindakan tegas ini, ekosistem pariwisata Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan memberikan pengalaman yang aman bagi semua pihak.
