Setapak Langkah – 24 April 2026 | Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa kepolisian lalu lintas (Polantas) merupakan wajah negara di mata publik. Ia menilai peran Polantas sangat strategis dalam menjaga citra institusi serta menegakkan ketertiban di jalan raya.
Dalam pernyataannya, Wamenkum menolak pandangan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas (laka lantas) otomatis harus diproses secara pidana. Menurutnya, pendekatan hukum harus bersifat proporsional dan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti kelalaian, kondisi jalan, dan faktor teknis lainnya.
Berikut poin utama yang disampaikan oleh Wamenkum:
- Polantas adalah representasi langsung negara dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas.
- Penegakan hukum harus menyesuaikan tingkat keseriusan pelanggaran, bukan sekadar menghukum semua kasus kecelakaan.
- Penerapan sanksi pidana sebaiknya difokuskan pada kasus dengan unsur kelalaian berat, penganiayaan, atau tindakan melawan hukum lainnya.
- Pentingnya edukasi dan sosialisasi keselamatan berkendara untuk mengurangi angka kecelakaan.
Wamenkum juga mengingatkan bahwa pemberian sanksi pidana yang berlebihan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, penegakan hukum yang adil dan tepat sasaran dapat meningkatkan persepsi positif publik terhadap Polantas.
Selain itu, ia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang aman.
