Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Pengacara senior asal Balikpapan, Otto Hasibuan, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan (Wamenko Kumham), menjadi sorotan setelah digugat oleh seorang aktivis hukum. Gugatan tersebut menuduh Hasibuan melakukan pelanggaran aturan terkait dugaan rangkap jabatan, yang dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kepastian hukum.
Kasus ini bermula ketika pihak penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut agar Hasibuan dihentikan dari jabatannya sebagai Wamenko Kumham. Menurut penggugat, Hasibuan masih aktif menjalankan praktik hukum secara pribadi, yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang bagi pejabat publik yang memegang jabatan strategis.
Berikut ini poin-poin penting yang menjadi fokus gugatan:
- Dugaan rangkap jabatan: Hasibuan diduga masih memegang lisensi advokat dan menerima kasus secara pribadi meskipun telah menjadi pejabat pemerintah.
- Pelanggaran putusan MK: Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya kepastian hukum dan larangan praktek ganda bagi pejabat tinggi.
- Implikasi hukum: Jika terbukti bersalah, Hasibuan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pencopotan jabatan.
Dalam tanggapan resminya, Kantor Wamenko Kumham menyatakan bahwa Hasibuan telah mengundurkan diri dari semua kegiatan praktik advokat sejak dilantik. Namun, penggugat tetap menegaskan bahwa proses verifikasi internal belum selesai dan menuntut adanya penyelidikan independen.
Sementara itu, para pengamat hukum menilai kasus ini menjadi ujian bagi penegakan etika publik di era reformasi. Mereka mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas bagi pejabat yang memegang posisi strategis, terutama dalam bidang hukum dan HAM.
Pengadilan diharapkan dapat memutuskan perkara ini dalam beberapa minggu ke depan. Hasil keputusan nantinya akan menjadi preseden bagi penegakan aturan rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan Indonesia.
