Setapak Langkah – 04 Juni 2026 | Wakil Menteri Imigrasi (Wamen Imipas) resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3 Juni 2026) terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan proyek migrasi. Penangkapan tersebut menjadi sorotan publik setelah KPK mengungkapkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap dalam proses perizinan.
Reaksi Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan komitmen untuk mendukung penyelidikan KPK tanpa intervensi, sekaligus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum dijalankan secara transparan dan adil.
Langkah Selanjutnya
Sementara proses penyidikan masih berlangsung, Wamen Imipas akan ditempatkan dalam tahanan rumah hingga selesai pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.
Respons Istana
Istana Negara melalui kantor Sekretaris Negara juga menegaskan penghormatan terhadap independensi lembaga penegak hukum. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kasus ini menambah daftar penyelidikan KPK terhadap pejabat tinggi negara, sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa tidak ada yang berada di atas hukum.
