Setapak Langkah – 18 Agustus 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK) memberikan penilaian positif terhadap upaya transformasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dalam rangka memperbaiki tata kelola kelembagaan. Menurut temuan BPK, perubahan struktural, penyederhanaan prosedur, serta penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat telah menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik.
Beberapa poin utama yang diangkat dalam laporan BPK antara lain:
- Penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.
- Penguatan mekanisme pengawasan internal melalui audit reguler dan pelaporan transparan.
- Peningkatan kompetensi aparatur melalui program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi.
Meski transformasi sudah menunjukkan hasil yang memuaskan, BPK menekankan perlunya langkah lanjutan agar Kementerian Hukum dapat naik kelas dalam standar tata kelola pemerintahan. Rekomendasi yang diajukan meliputi:
- Pengembangan platform digital terpadu untuk mempermudah akses layanan hukum bagi masyarakat.
- Standarisasi prosedur operasional standar (SOP) di seluruh unit kerja guna memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
- Peningkatan kolaborasi lintas sektoral dengan lembaga pengawas lain untuk memperkuat kontrol eksternal.
Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut, diharapkan Kementerian Hukum tidak hanya mempertahankan pencapaian saat ini, tetapi juga menjadi contoh bagi kementerian lain dalam mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.
