Setapak Langkah – 28 April 2026 | Jeki Murib, yang dikenal sebagai pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap 18 Ilaga, kembali menjadi sorotan publik setelah dinyatakan terlibat dalam enam aksi kekerasan di wilayah Papua. Pada Senin, 20 April 2024, satuan operasi khusus TNI, Koops TNI Habema, melancarkan operasi penegakan hukum yang berujung pada penangkapan atau penindakan terhadap Murib.
Berbagai insiden yang diduga melibatkan Murib meliputi:
- Serangan terhadap pos militer di Kabupaten Mimika pada Januari 2024.
- Penyerangan terhadap kendaraan logistik TNI di Kabupaten Sarmi pada Februari 2024.
- Pengrusakan fasilitas komunikasi di Kabupaten Nduga pada Maret 2024.
- Pembakaran rumah warga di wilayah konflik pada akhir Maret 2024.
- Penyerangan terhadap satuan patroli TNI di Kabupaten Yahukimo pada awal April 2024.
- Penggelapan persenjataan militer di wilayah Ilaga pada pertengahan April 2024.
Operasi Koops TNI Habema yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Budi Santoso menargetkan jaringan pendukung dan logistik OPM yang diyakini berada di bawah komando Murib. Dalam pernyataannya, Komandan Koops menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan melindungi warga sipil dari dampak konflik bersenjata.
Pihak TNI menyebutkan bahwa setelah penindakan, sejumlah barang bukti termasuk senjata ringan, amunisi, dan dokumen komunikasi berhasil diamankan. Selain itu, beberapa anggota kelompok yang berafiliasi dengan Murib juga ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut.
Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat sipil beragam. Beberapa pihak menilai penindakan ini sebagai langkah penting untuk menekan aktivitas separatis, sementara yang lain mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan menghormati hak asasi manusia.
Kejadian ini menambah daftar panjang insiden keamanan di Papua yang selama beberapa tahun terakhir menjadi fokus utama kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah pusat diperkirakan akan meninjau kembali strategi penanganan konflik di Papua, termasuk pendekatan dialog serta program pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
