Setapak Langkah – 30 Mei 2026 | TNI Angkatan Darat (TNI AD) menegaskan bahwa institusinya tidak berniat mengambil alih fungsi penegakan hukum di ibu kota. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul spekulasi publik terkait peran TNI dalam operasi penindakan begal yang melibatkan Polri dan Satpol PP.
Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain:
- Pengadaan patroli gabungan antara TNI AD, Polri, dan Satpol PP di titik rawan begal.
- Pertukaran data intelijen secara real‑time untuk mempercepat respons terhadap aksi kriminal.
- Penyediaan kendaraan dan peralatan komunikasi tambahan bagi tim lapangan.
- Pelatihan bersama mengenai prosedur penangkapan dan penanganan tersangka.
Sinergi ini diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan jalanan serta meningkatkan rasa aman masyarakat. Pihak TNI AD menegaskan komitmen untuk tetap menghormati prinsip demokrasi dan supremasi hukum, serta menutup semua spekulasi bahwa institusinya berusaha merebut fungsi penegakan hukum.
Ke depan, TNI AD berjanji akan terus berkoordinasi dengan seluruh elemen keamanan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas warga, tanpa mengintervensi wewenang resmi aparat penegak hukum.
