Setapak Langkah – 28 Maret 2026 | Jumat, 27 Maret 2026 – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan berat pada rumah akibat bencana hidrometeorologi di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.
Langkah Strategis pada Masa Transisi
Penyerahan ini menandai pergantian fase darurat ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijadwalkan mulai 1 April 2026. Dengan menyalurkan hunian tetap secara langsung, pemerintah mempercepat proses pemulihan bagi korban yang selama ini mengandalkan hunian sementara (huntara) atau menunggu bantuan lain.
Skema Pembangunan Huntap
Pembangunan huntap di Tapsel mengusung dua skema utama:
- In‑situ: Masyarakat dapat membangun rumah secara mandiri di lokasi yang telah dinyatakan layak dan aman. Setiap keluarga menerima bantuan dana sebesar Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dicairkan dalam dua tahap. Bagi yang tidak memiliki kapasitas teknis, proses pembangunan dapat diserahkan sepenuhnya kepada BNPB.
- Komunal: Seluruh unit dibangun dalam satu kawasan yang lahan‑nya disediakan oleh pemerintah daerah. Konstruksi dikelola oleh Kementerian PKP melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya serta organisasi non‑pemerintah.
Model komunal ini dipilih untuk mempercepat pembangunan, memudahkan penyediaan infrastruktur pendukung, serta menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi antara rumah, fasilitas umum, dan layanan publik.
Peran Aktif Pihak Non‑Pemerintah
Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi mitra penting dalam skema komunal. Yayasan tersebut berkomitmen membangun total 2.603 unit huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong‑royong tercepat yang diakui oleh Tito Karnavian dalam sambutan resmi.
Kepemimpinan Lokal yang Efisien
Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mendapatkan apresiasi khusus karena berhasil mengumpulkan dan melaporkan data rumah rusak secara lengkap—mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat—dalam waktu singkat. Data yang terperinci ini memungkinkan verifikasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta percepatan pencairan bantuan finansial, termasuk Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan bagi keluarga yang belum memiliki hunian tetap.
Kecepatan pelaporan data juga memperlancar distribusi bantuan lain, seperti Jaminan Hidup (JADUP), Bantuan Isian Hunian (BIH), dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE). Tito menegaskan, “Semakin cepat data diterima, semakin cepat BNPB dan Kementerian PKP dapat bergerak.”
Lokasi Strategis untuk Keberlanjutan
Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti pemilihan lokasi pembangunan huntap yang memperhatikan keberlangsungan hidup warga. Desa Hapesong Baru dipilih karena kedekatannya dengan pasar, sekolah, dan rumah sakit, sehingga meminimalkan kebutuhan perjalanan jauh bagi penduduk. “Lokasi ini tepat sekali, sesuai arahan Presiden untuk mempermudah rakyat,” ujarnya.
Harapan Kedepan
Penyerahan 120 unit huntap menjadi contoh konkret keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan, dan organisasi non‑pemerintah. Diharapkan model ini dapat direplikasi di daerah lain yang masih dalam proses pemulihan pascabencana. Dengan data yang akurat, pendanaan yang tepat, serta koordinasi lintas sektor, proses rehabilitasi diharapkan dapat selesai lebih cepat, mengembalikan rasa aman dan stabilitas bagi ribuan keluarga yang terdampak.
Keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menanggapi bencana secara cepat, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanggulangan bencana nasional.
