Setapak Langkah – 06 Juli 2026 | Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Pastoral (SKP) Keuskupan Timika mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk meninjau kembali strategi keamanan yang diterapkan di wilayah Intan Jaya, Papua. Permintaan ini muncul setelah munculnya laporan tentang peningkatan ketegangan antara warga setempat dan aparat keamanan.
Intan Jaya, yang terletak di daerah pegunungan Papua, memiliki karakteristik geografis yang menantang serta keragaman suku dan agama. Kondisi ini menuntut pendekatan keamanan yang sensitif terhadap budaya lokal serta menghormati hak asasi manusia.
Berikut poin‑poin utama yang diangkat oleh SKP dalam evaluasinya:
- Penekanan pada dialog inter‑komunitas untuk mencegah konflik berbasis agama dan etnis.
- Peningkatan pelatihan bagi aparat keamanan terkait hak asasi manusia dan penanganan situasi damai.
- Penggunaan teknologi pemantauan yang transparan, termasuk pelaporan publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil dalam penyusunan rencana keamanan.
- Peninjauan kembali kebijakan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan penegakan prosedur akuntabilitas.
SKP juga menyarankan agar pemerintah daerah menyusun mekanisme evaluasi berkala, misalnya melalui rapat koordinasi tri‑warga (pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat) setiap tiga bulan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan umpan balik langsung dan memungkinkan penyesuaian strategi secara cepat.
Jika rekomendasi tersebut diimplementasikan, diharapkan keamanan di Intan Jaya tidak hanya tercapai melalui penegakan hukum semata, melainkan juga melalui peningkatan kepercayaan dan rasa aman di kalangan warga. Hal ini sejalan dengan visi SKP untuk menciptakan perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan di seluruh wilayah keuskupan.
