Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Bangkalan menyoroti pentingnya penerapan sistem ekonomi konstitusi sebagai landasan pembangunan nasional.
Sistem ekonomi konstitusi mengacu pada rangka kerja yang menyeimbangkan kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dengan nilai‑nilai konstitusional seperti keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pada dasarnya, konsep ini menuntut agar setiap kebijakan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi efisiensi, melainkan juga dari kepatuhan terhadap prinsip‑prinsip dasar konstitusi.
Berikut beberapa unsur utama yang menjadi pijakan sistem ekonomi konstitusi:
- Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
- Pemerataan hasil pembangunan melalui kebijakan redistribusi yang adil.
- Penguatan lembaga pengawas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik.
- Penegakan hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan sebagai hak konstitusional.
- Keberlanjutan lingkungan hidup dalam perencanaan ekonomi.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan sejumlah masalah yang kini dihadapi pemerintah, antara lain:
- Inflasi yang masih berada di atas target, menekan daya beli masyarakat.
- Defisit anggaran yang mengharuskan penyesuaian belanja publik tanpa mengorbankan program prioritas.
- Kesenjangan investasi antara wilayah maju dan tertinggal, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi inklusif.
- Ketidakpastian kebijakan eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar dan dinamika perdagangan global.
- Tantangan sosial‑politik, termasuk tekanan dari kelompok kepentingan yang menuntut kebijakan yang lebih populis.
Untuk mengatasi hambatan‑hambatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Kolaborasi ini diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat secara lebih efektif dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi yang dijalankan.
Secara keseluruhan, penerapan sistem ekonomi konstitusi diharapkan dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menghadapi tantangan domestik maupun internasional.
