Setapak Langkah – 23 Agustus 2026 | Bareskrim Polri mengumumkan penetapan 72 orang sebagai tersangka dalam rangkaian kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sembilan provinsi Indonesia. Penangkapan ini merupakan respons atas dugaan sengaja membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan sawit, sebuah praktik yang selama ini menjadi sorotan publik dan pemerintah.
Daftar provinsi yang terlibat meliputi Riau, Sumatra Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Pada masing‑masing wilayah tersebut, tim investigasi menemukan bukti berupa alat pembakaran, saklar listrik, serta catatan transaksi lahan yang mengindikasikan adanya rencana konversi hutan menjadi kebun sawit.
Para tersangka terdiri dari petani, pengusaha perkebunan, serta oknum yang diduga berperan sebagai penyedia bahan bakar dan peralatan pembakaran. Beberapa di antaranya telah ditahan dan akan diproses sesuai dengan Undang‑Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang‑Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Kasus ini menambah catatan panjang kebakaran hutan yang semakin sering terjadi pada musim kemarau. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, sejak awal tahun hingga akhir Agustus 2024 tercatat lebih dari 1.200 kebakaran yang melukai jutaan hektar hutan dan lahan pertanian. Dampak kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, serta kerugian ekonomi akibat kebakaran diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah memperkuat koordinasi penegakan hukum, termasuk peningkatan patroli satelit, penempatan satgas karhutla, dan penyuluhan kepada petani mengenai alternatif pembukaan lahan yang ramah lingkungan. Selain itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diinstruksikan untuk meninjau kembali perizinan lahan sawit yang berpotensi mengancam hutan primer.
Para ahli lingkungan menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk menekan motivasi ekonomi di balik pembakaran hutan. “Jika pelaku tidak dikenai sanksi yang setimpal, praktik ini akan terus berlanjut dan memperburuk krisis iklim serta menurunkan kualitas udara nasional,” ujar Dr. Maya Sari, pakar ekologi Universitas Indonesia.
Dengan penetapan 72 tersangka ini, diharapkan pesan tegas dapat tersampaikan kepada seluruh pelaku industri perkebunan dan masyarakat luas bahwa pembakaran hutan demi lahan sawit tidak akan ditoleransi. Proses hukum masih berjalan, dan hasil persidangan diharapkan dapat menjadi preseden penting dalam upaya perlindungan hutan Indonesia.
