Setapak Langkah – 04 Juni 2026 | Jakarta, 4 Juni 2026 – Sebelum resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG (Mitra Bina Gudang) di Badan Gizi Nasional (BGN), mantan pejabat Sony Sanjaya mengungkapkan secara terbuka modus operandi penjualan titik dapur SPPG (Sistem Pengelolaan Pangan Gizi). Pengungkapan tersebut muncul dalam sebuah pernyataan yang disiarkan secara terbuka, menyoroti praktik curang yang melibatkan yayasan‑yayasan fiktif.
- Identifikasi lokasi dapur yang strategis dan memiliki potensi alokasi dana pemerintah.
- Pembentukan yayasan palsu atau yang tidak memiliki akta pendirian sah untuk menjadi perantara.
- Pengajuan proposal ke BGN melalui yayasan tersebut dengan janji pencapaian target gizi.
- Penerimaan dana alokasi khusus (DAK) yang kemudian dialihkan ke rekening pribadi atau rekening rekanan.
- Pembayaran komisi atau fee kepada pihak yang memfasilitasi penjualan titik, biasanya berupa persentase dari total dana.
Modus ini memungkinkan sejumlah pihak memperoleh keuntungan finansial yang signifikan tanpa adanya transparansi atau akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sony menambahkan bahwa yayasan‑yayasan yang terlibat seringkali hanya berupa entitas hukum yang dibentuk secara cepat, tanpa aktivitas operasional yang jelas.
Pengungkapan Sony Sanjaya memicu reaksi keras dari kalangan pengawas keuangan dan anti‑korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan langkah investigasi lanjutan untuk menelusuri aliran dana serta mengidentifikasi semua pihak yang terlibat.
Kasus ini menambah deretan skandal korupsi yang menimpa sektor publik tahun ini, menyoroti pentingnya reformasi sistem pengadaan dan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah telah berjanji untuk memperketat regulasi terkait pembentukan yayasan serta meningkatkan transparansi dalam distribusi dana SPPG.
Para pengamat menilai bahwa pengungkapan modus ini dapat menjadi titik balik bagi upaya pencegahan praktik korupsi serupa di masa depan, asalkan temuan investigasi dapat dijadikan dasar kebijakan yang tegas.
