Setapak Langkah – 20 Juni 2026 | Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan akan menyampaikan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kepada Presiden Joko Widodo Prabowo dalam bentuk laporan resmi. Tuntutan tersebut mencakup permintaan penegakan jaminan kebebasan berpendapat bagi mahasiswa serta penanganan kasus-kasus intimidasi yang menimpa organisasi mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi.
Yusril menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang‑Undang Dasar 1945, dan pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak tersebut tanpa diskriminasi. Ia menambahkan bahwa proses penyampaian laporan akan melibatkan koordinasi dengan lembaga‑lembaga terkait, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Berikut poin‑poin utama yang akan dimasukkan dalam laporan kepada Presiden Prabowo:
- Penegakan perlindungan hukum bagi mahasiswa yang mengkritik kebijakan publik.
- Investigasi atas dugaan tindakan intimidasi dan ancaman terhadap aktivis BEM SI.
- Penyediaan mekanisme aduan yang cepat dan transparan bagi mahasiswa.
- Peningkatan dialog antara pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi mahasiswa.
Yusril juga mengingatkan bahwa setiap upaya membatasi kebebasan berpendapat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak boleh menimbulkan rasa takut di kalangan akademisi. Ia berharap laporan tersebut dapat menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret dalam memperkuat iklim demokrasi di lingkungan kampus.
Menanggapi pernyataan Yusril, perwakilan BEM SI menyambut positif komitmen pemerintah dan menegaskan kesiapan mereka untuk berkoordinasi dalam rangka mewujudkan ruang akademik yang bebas serta aman bagi semua mahasiswa.
