Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang baru saja dipublikasikan menargetkan pencapaian kesetaraan kualitas antara sekolah negeri, sekolah swasta, dan lembaga pendidikan pesantren. RUU ini mengusulkan serangkaian perubahan struktural, mulai dari alokasi anggaran, standar kurikulum, hingga regulasi usia wajib belajar.
Beberapa poin utama yang diusulkan antara lain:
- Alokasi dana pendidikan yang proporsional: Pemerintah akan menyalurkan dana yang lebih merata kepada semua jenis sekolah, termasuk pesantren, dengan mekanisme transparan berbasis kebutuhan dan hasil kinerja.
- Standar kurikulum terpadu: Kurikulum nasional akan disesuaikan sehingga materi pembelajaran dapat diadopsi oleh sekolah negeri, swasta, dan pesantren tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi karakter pesantren.
- Usia wajib belajar diperpanjang: Wajib belajar akan mencakup rentang usia 13 hingga 17 tahun, menambah dua tahun pendidikan menengah setelah jenjang dasar selesai.
- Akreditasi berbasis kompetensi: Sistem akreditasi akan menilai sekolah berdasarkan kompetensi guru, fasilitas, dan capaian hasil belajar, bukan semata-mata status kepemilikan.
RUU juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, yayasan, dan komunitas pesantren dalam merumuskan kebijakan operasional. Mekanisme koordinasi akan diformalkan melalui forum lintas sektoral yang melibatkan perwakilan semua pihak terkait.
Berikut tabel perkiraan dampak alokasi anggaran setelah RUU diterapkan:
| Jenis Sekolah | Peningkatan Anggaran (%) | Target Capaian 2025 |
|---|---|---|
| Sekolah Negeri | +12% | Rasio guru-murid 1:15 |
| Sekolah Swasta | +8% | Standar fasilitas laboratorium |
| Pesantren | +15% | Integrasi kurikulum nasional |
Reaksi masyarakat dan pakar pendidikan beragam. Sebagian menyambut baik upaya pemerataan, sementara yang lain mengkhawatirkan tantangan implementasi, terutama pada penyesuaian kurikulum pesantren dengan standar nasional. Pemerintah berjanji akan meluncurkan program pelatihan guru dan penyediaan materi ajar yang kontekstual untuk mengatasi kendala tersebut.
Jika RUU Sisdiknas ini disahkan, Indonesia akan melangkah lebih jauh menuju sistem pendidikan yang inklusif, di mana semua lembaga pendidikan, termasuk pesantren, memiliki kesempatan yang setara untuk memberikan kualitas pembelajaran yang optimal bagi generasi muda.
