Setapak Langkah – 20 Juli 2026 | Pakar telematika dan mantan pejabat pemerintah Roy Suryo kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kali ini menuntut ganti rugi kepada Polda Metro Jaya. Gugatan ini merupakan yang ketiga kalinya Roy mengajukan praperadilan terkait penanganan kasus tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Roy menilai bahwa proses penyelidikan dan penetapan tuduhan oleh kepolisian telah menimbulkan kerugian reputasi dan materiil baginya. Ia menuntut Polda Metro Jaya untuk membayar kompensasi yang mencakup kerugian moral, biaya hukum, serta kerugian lainnya yang timbul akibat publikasian tuduhan tersebut.
Berikut rangkaian peristiwa penting yang melatarbelakangi gugatan ini:
- 2022: Roy Suryo pertama kali menjadi sorotan publik setelah muncul tuduhan bahwa ia memiliki ijazah palsu yang dikaitkan dengan Presiden Jokowi.
- 2023: Roy mengajukan praperadilan pertama untuk menolak penyebaran tuduhan tanpa bukti yang kuat.
- 2024: Praperadilan kedua diajukan dengan tuntutan agar pihak kepolisian menghentikan penyebaran informasi yang merugikan.
- Juli 2024: Roy mengajukan praperadilan ketiga, kali ini menuntut ganti rugi finansial kepada Polda Metro Jaya.
Dalam gugatan tersebut, Roy menyebutkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Ia juga menambahkan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dipertimbangkan bila terdapat penyebaran informasi yang menyesatkan secara elektronik.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperkirakan akan memproses permohonan praperadilan ini dalam beberapa minggu ke depan. Jika gugatan diterima, Polda Metro Jaya dapat diminta untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi atau melakukan klarifikasi publik.
Kasus ini menambah deretan sengketa hukum yang melibatkan tokoh publik di Indonesia, sekaligus menyoroti pentingnya prosedur investigasi yang berlandaskan bukti yang kuat serta tanggung jawab institusi kepolisian dalam mengelola informasi yang sensitif.
