Setapak Langkah – 27 Juni 2026 | Kuasa hukum Kerry Riza, Advokat Budi Santoso, pada hari Rabu (26 Juni 2026) secara resmi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak klaim uang pengganti senilai Rp 13,4 triliun. Kasasi tersebut menyoroti sejumlah persoalan hukum yang dianggap masih belum terselesaikan dalam putusan tingkat pertama.
Kasus ini bermula pada tahun 2022 ketika Kerry Riza, seorang pengusaha muda, mengklaim bahwa ia telah menjadi korban penipuan investasi yang melibatkan sejumlah perusahaan keuangan. Menurut pengacara, pihak korban telah kehilangan aset sebesar Rp 13,4 triliun akibat skema ponzi yang dijalankan oleh oknum oknum tertentu.
Dalam permohonan kasasi, tim hukum mengangkat tiga poin utama:
- Kesalahan penerapan hukum materiil: Pengadilan Tinggi dianggap tidak tepat dalam menafsirkan Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta ketentuan mengenai uang pengganti.
- Ketidaksesuaian prosedur pembuktian: Bukti-bukti transaksi elektronik yang diajukan oleh pihak penggugat dinyatakan tidak sah tanpa penjelasan yang memadai.
- Kurangnya pertimbangan kerugian material dan immaterial: Putusan tidak mencakup kerugian reputasi dan psikologis yang dialami korban.
Pengacara menegaskan bahwa uang pengganti sebesar Rp 13,4 triliun bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan merupakan upaya restitusi bagi ribuan investor yang terdampak. Ia menambahkan bahwa penolakan klaim tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum dalam kasus serupa.
Mahkamah Agung dijadwalkan menerima dan memeriksa permohonan kasasi dalam waktu 30 hari kerja. Jika kasasi diterima, proses persidangan lanjutan akan melibatkan kembali semua pihak terkait, termasuk penyidik KPK dan OJK.
Sementara itu, pihak kepolisian masih melanjutkan penyelidikan terhadap aliran dana yang diduga masuk ke rekening luar negeri. Pemerintah juga mengumumkan akan memperketat regulasi investasi online guna mencegah terulangnya kasus serupa.
