Setapak Langkah – 21 April 2026 | Pemerintah Indonesia berencana menambah lapisan tarif cukai rokok dalam struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan beban pajak dengan nilai ekonomi rokok, namun memicu perdebatan sengit antara pihak pemerintah, organisasi kesehatan, dan industri tembakau.
- Lapisan dasar: tarif cukai 30% dari harga eceran.
- Lapisan menengah: tarif cukai 45%.
- Lapisan atas: tarif cukai 60%.
Pihak Kementerian Keuangan menilai bahwa variasi tarif ini dapat menutup kesenjangan antara harga jual rokok premium dan rokok murah, sehingga mengurangi insentif konsumen untuk beralih ke produk yang lebih terjangkau.
Namun, organisasi kesehatan menolak kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa menambah lapisan cukai tidak serta-merta menurunkan konsumsi rokok, melainkan berpotensi menurunkan harga rokok murah melalui strategi penyesuaian harga oleh produsen. Sebagai contoh, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2023, rokok murah menyumbang sekitar 55% dari total penjualan rokok di Indonesia.
| Jenis Rokok | Porsi Penjualan 2023 (%) |
|---|---|
| Rokok Murah | 55 |
| Rokok Menengah | 30 |
| Rokok Premium | 15 |
Kalangan industri tembakau menilai bahwa penambahan lapisan cukai dapat memicu penurunan margin keuntungan, sehingga produsen mungkin akan menurunkan harga jual atau mengalihkan produksi ke varian yang lebih murah. Hal ini berisiko meningkatkan aksesibilitas rokok bagi kalangan berpendapatan rendah.
Di sisi lain, ekonom menyatakan bahwa kebijakan cukai progresif memang dapat meningkatkan penerimaan negara, namun efektivitasnya dalam mengurangi konsumsi rokok sangat tergantung pada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa kontrol yang ketat, produsen dapat menemukan celah untuk mengoptimalkan harga jual.
Parlemen diperkirakan akan membahas rancangan kebijakan ini dalam beberapa minggu ke depan. Jika disetujui, perubahan tarif cukai akan berlaku pada tahun anggaran berikutnya, memberi ruang bagi evaluasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan pendapatan negara.
