Setapak Langkah – 19 April 2026 | Dinamikanya pasca digelarnya Muktamar X PPP kembali memanas, dengan ribuan pengurus tingkat provinsi (DPW) dan kabupaten/kota (DPC) yang diberhentikan secara massal. Keputusan ini diambil enam bulan setelah SK Menteri Hukum dan HAM tentang susunan pengurus DPP PPP hasil rekonsiliasi diterbitkan pada 6 Oktober 2025.
Berikut rangkaian peristiwa penting yang memicu tindakan tersebut:
- 15 Maret 2025: Muktamar X PPP selesai, menghasilkan keputusan rekonsiliasi internal yang menegaskan kembali struktur kepengurusan pusat.
- 6 Oktober 2025: Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan SK yang mengesahkan susunan pengurus DPP PPP hasil rekonsiliasi.
- Juli‑Agustus 2025: Berbagai cabang DPW dan DPC mengajukan keberatan atas penunjukan pengurus baru, menimbulkan perselisihan internal.
- September 2025: Pusat PPP menegaskan akan menindak tegas cabang yang tidak mengindahkan keputusan Muktamar.
- Oktober 2025: Sekitar 350 pengurus DPW dan lebih dari 500 pengurus DPC resmi diberhentikan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal PPP.
Alasan resmi yang diberikan mencakup pelanggaran prosedur internal, tidak mengikuti hasil rekonsiliasi, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mengelola sumber daya partai. Beberapa pengurus yang terdampak menolak keputusan tersebut dan mengklaim bahwa proses pemecatan tidak transparan serta melanggar asas keadilan internal partai.
Reaksi dari tokoh politik lain pun beragam. Beberapa pengamat menilai langkah ini sebagai upaya memperkuat otoritas pusat PPP demi menghindari fragmentasi, sementara pihak lain mengkhawatirkan potensi dampak negatif terhadap stabilitas partai jelang pemilihan umum 2029.
Secara administratif, proses pemecatan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. Namun, kritik menyebut bahwa prosedur internal belum sepenuhnya dijalankan, terutama terkait hak pembelaan bagi pengurus yang diberhentikan.
Ke depan, PPP berjanji akan mengisi kembali jabatan yang kosong melalui mekanisme seleksi yang lebih terbuka dan melibatkan kader partai secara luas, dengan target penyelesaian pada akhir 2025.
