Setapak Langkah – 22 Juli 2026 | Menteri Keuangan, Purbaya, menegaskan bahwa lokasi Proyek Fasilitas Investasi Infrastruktur (PFII) tidak akan ditempatkan di kawasan ekonomi khusus (KEK). Keputusan ini diambil untuk menghindari potensi tumpang tindih regulasi antara kebijakan KEK dan proyek PFII.
Dengan menyingkirkan PFII dari wilayah KEK, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih jelas dan stabil, khususnya bagi investor asing yang selama ini menunggu kepastian regulasi.
- Memastikan sinergi kebijakan antar sektor, sehingga tidak ada konflik kepentingan antara insentif KEK dan mekanisme pendanaan PFII.
- Meningkatkan daya tarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.
- Mempercepat proses perizinan dan pelaksanaan proyek infrastruktur penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan utama investasi luar negeri di Asia Tenggara. Dengan mengurangi risiko regulasi ganda, diharapkan arus modal asing dapat meningkat, mendukung pencapaian target pertumbuhan PDB yang telah ditetapkan.
Para analis pasar menilai bahwa keputusan ini dapat menurunkan biaya kepatuhan bagi perusahaan yang berencana berinvestasi dalam proyek PFII, sekaligus memberi sinyal positif bahwa pemerintah terus memperbaiki kerangka regulasi untuk menyambut investasi global.
