Setapak Langkah – 24 Mei 2026 | Dalam langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset negara, Ketua Komisi IX DPR RI, Prabowo Subianto, menugaskan Dony Oskaria sebagai penanggung jawab utama dalam mengelola aset-aset besar milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan Danantara. Penunjukan ini bertujuan memastikan bahwa dana publik senilai sekitar Rp 17.000 triliun dikelola dengan prinsip profesional, transparan, dan hati-hati.
Penunjukan Dony Oskaria mencerminkan kepercayaan terhadap pengalaman dan rekam jejaknya di bidang manajemen keuangan serta investasi. Sebagai sosok yang telah terbukti mampu mengoptimalkan portofolio aset dalam skala besar, ia diharapkan dapat menata kembali struktur pengelolaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mengimplementasikan praktik tata kelola terbaik.
Fokus utama pengelolaan
- Peningkatan transparansi: Membuka akses data aset publik secara real‑time kepada publik dan lembaga pengawas.
- Optimalisasi nilai aset: Mengidentifikasi peluang investasi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara.
- Pengendalian risiko: Menetapkan standar risiko yang ketat untuk mencegah kerugian dan penyalahgunaan dana.
- Peningkatan efisiensi operasional: Mengintegrasikan sistem informasi manajemen untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
Selain itu, Dony Oskaria juga diamanatkan untuk meninjau kembali kebijakan internal BUMN dan Danantara, serta menyelaraskan strategi pengelolaan aset dengan tujuan pembangunan nasional. Pendekatan yang diambil diharapkan dapat menurunkan beban utang negara, memperkuat cadangan devisa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan yang lebih besar dari aset-aset strategis.
Pengumuman penunjukan ini disambut baik oleh sejumlah pengamat ekonomi yang menilai langkah tersebut sebagai upaya konkret untuk menata kembali aset publik yang selama ini dianggap kurang optimal dalam pemanfaatannya. Mereka menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan serta pelaporan berkala kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
