Setapak Langkah – 16 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pernyataan publik menyebutkan bahwa Mahkamah Badan Gubernur (MBG) menghadapi beragam persoalan yang mengganggu kinerja institusinya. Menurutnya, salah satu akar masalah utama di Indonesia adalah adanya pejabat yang tidak mampu menjaga integritas ketika berhadapan dengan uang.
Prabowo menegaskan bahwa ketidakmampuan pimpinan dalam menjaga etika dan kejujuran berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik serta menimbulkan praktik korupsi yang merugikan negara. Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan serangkaian langkah untuk menertibkan MBG, termasuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta menegakkan sanksi tegas bagi yang melanggar kode etik.
Beberapa langkah konkret yang direncanakan meliputi:
- Pembentukan unit audit independen yang melapor langsung kepada kepemimpinan tertinggi.
- Pengembangan sistem pelaporan whistleblower yang aman dan anonim.
- Revitalisasi pelatihan etika dan anti‑korupsi bagi seluruh pejabat MBG.
- Penerapan standar akuntabilitas berbasis teknologi informasi untuk memantau penggunaan anggaran.
Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga legislatif, guna memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.
Dalam konteks yang lebih luas, Prabowo mengingatkan bahwa integritas bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan budaya yang harus ditanamkan sejak dini dalam setiap level pemerintahan. Ia berharap dengan reformasi yang sedang dijalankan, MBG dapat kembali berfungsi secara optimal, memberikan layanan yang bersih, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
