Setapak Langkah – 29 Maret 2026 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul sengketa kepengurusan yang dinilai sah oleh sejumlah pihak. Konflik internal ini dipicu oleh pemilihan Mardiono sebagai ketua umum yang menimbulkan penolakan dari kelompok kader tertentu.
Beberapa poin penting yang disorot oleh para pakar meliputi:
- Keabsahan proses pemilihan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
- Jika terdapat keberatan, mekanisme banding internal harus dijalankan terlebih dahulu sebelum melibatkan lembaga eksternal.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi mediator bila prosedur internal tidak menghasilkan keputusan akhir.
- Setiap keputusan harus didokumentasikan dan diumumkan secara publik untuk menjaga kepercayaan anggota partai dan publik.
Para akademisi menambahkan bahwa mengabaikan ketentuan UU Partai Politik dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pembekuan status hukum partai atau sanksi administratif. Oleh karena itu, mereka menyerukan dialog intensif antar faksi internal PPP serta keterlibatan lembaga pengawas untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai regulasi.
Di sisi lain, para pendukung Mardiono berargumen bahwa proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan internal partai dan penolakan yang muncul lebih bersifat politik praktis. Namun, tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, perselisihan ini berpotensi merusak citra PPP di mata pemilih pada pemilihan umum yang akan datang.
Dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal, PPP diharapkan dapat menyelesaikan sengketa kepengurusan ini secara damai, transparan, dan berlandaskan pada UU Partai Politik, sehingga partai dapat kembali fokus pada agenda politik nasional.
