Setapak Langkah – 28 Mei 2026 | Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) baru‑baru ini menegaskan pentingnya peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengawas dalam ekosistem perdagangan sawit. POPSI mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan wewenang tunggal kepada DSI tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.
- Menjaga transparansi data harga dan volume perdagangan.
- Memastikan akurasi sertifikasi lahan dan kepatuhan standar lingkungan.
- Memberikan akses yang adil bagi petani kecil serta koperasi.
- Melakukan audit independen secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan data.
POPSI menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar fungsi administratif, melainkan harus menjadi bagian integral dari desain platform. Untuk itu, POPSI mengusulkan beberapa langkah konkret:
- Pembentukan tim gabungan antara DSI, pemerintah, dan perwakilan petani untuk mengawasi operasional PDPS.
- Penerapan mekanisme pelaporan publik yang memungkinkan stakeholder mengajukan keluhan atau saran secara real‑time.
- Integrasi sistem verifikasi berbasis blockchain guna meningkatkan kepercayaan atas keaslian data.
- Pelatihan reguler bagi petani mengenai penggunaan platform dan hak‑hak mereka dalam transaksi digital.
Dalam konteks kebijakan nasional, POPSI mengingatkan bahwa sektor kelapa sawit merupakan kontributor utama devisa dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dan berimbang sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri serta menghindari potensi monopoli atau praktik tidak adil.
Jika pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi ini, diharapkan PDPS dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat perdagangan, melainkan juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan petani dan pelestarian lingkungan.
