Setapak Langkah – 12 Agustus 2026 | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan penundaan sidang praperadilan yang meninjau penanganan kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penundaan ini menyangkut Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengajukan praperadilan atas keputusan administratif terkait program tersebut.
Kasus bermula ketika Lodewyk Pusung menilai bahwa prosedur penanganan MBG tidak memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam peraturan perundang‑undangan. Ia kemudian mengajukan praperadilan dengan tujuan membatalkan atau mengoreksi keputusan yang dianggap merugikan kepentingan publik dan menghambat pelaksanaan program gizi nasional.
Alur Perkara Sebelum Penundaan
- Pengajuan praperadilan oleh Lodewyk Pusung ke PN Jakpus.
- Penetapan jadwal sidang awal untuk mendengar argumentasi kedua belah pihak.
- Persiapan dokumen dan bukti pendukung oleh tim hukum Lodewyk Pusung.
Alasan Penundaan
Majelis hakim menginformasikan bahwa penundaan diberikan karena masih diperlukan pemeriksaan tambahan atas bukti teknis terkait alokasi dana MBG serta klarifikasi dari BGN tentang prosedur internal yang dipertanyakan. Selain itu, terdapat permintaan tambahan dari pihak terdakwa untuk melengkapi dokumen yang dianggap belum lengkap.
Reaksi dan Dampak
- Lodewyk Pusung: Menyatakan penundaan sebagai kesempatan untuk memperkuat bukti, namun menekankan bahwa keadilan tidak boleh tertunda terlalu lama.
- BGN: Mengklaim bahwa program MBG telah berjalan sesuai regulasi, dan menunggu keputusan akhir untuk melanjutkan evaluasi internal.
- Pengamat Hukum: Mengingatkan bahwa penundaan sidang praperadilan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi penanganan kasus korupsi dan tata kelola publik.
Sidang selanjutnya dijadwalkan kembali pada tanggal yang akan diumumkan oleh pengadilan dalam waktu dekat. Sementara itu, program MBG terus dilaksanakan di berbagai wilayah dengan dukungan dana pemerintah, meskipun masih ada sorotan mengenai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaannya.
