Setapak Langkah – 17 Agustus 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah di Kabupaten Papua Tengah dalam memastikan bahwa seluruh program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian HAM, Pigai menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada pengawasan dan pelaksanaan yang konsisten di tingkat lokal.
- Peningkatan akses layanan kesehatan dasar di daerah terpencil.
- Penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan renovasi sekolah.
- Program bantuan sosial bagi keluarga rentan dan kelompok marginal.
- Upaya pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya terbatas pada pelaporan administratif, melainkan harus mencakup evaluasi dampak nyata terhadap kualitas hidup warga. Pemerintah daerah diharapkan dapat membentuk tim khusus yang berkoordinasi dengan instansi pusat, serta melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga non‑pemerintah dalam proses monitoring.
Selanjutnya, Pigai mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik. Setiap tahapan pelaksanaan program harus didokumentasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait alokasi anggaran, target capaian, serta hasil evaluasi.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program pemerintah tidak hanya sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan menjadi manfaat nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Papua Tengah.
