Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari menegaskan bahwa setiap kasus korupsi harus ditangani secara tegas tanpa memandang kedekatan pelaku dengan Presiden. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang menyoroti pentingnya integritas pejabat publik.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan Menko Polkam:
- Penegakan hukum harus bersifat non‑partisan dan tidak memihak.
- Setiap bukti korupsi harus diinvestigasi secara menyeluruh, tanpa memandang status sosial atau kedekatan politik.
- Pemerintah berkomitmen memperkuat lembaga antikorupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman.
- Pejabat publik diharapkan menjaga integritas pribadi serta mengedepankan pelayanan yang bersih.
Pesan ini muncul di tengah sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, yang sebelumnya sempat menimbulkan spekulasi mengenai adanya perlindungan politik. Djamari menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi “istilah istimewa” dalam proses penegakan hukum.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan Menko Polkam dapat menjadi dorongan bagi lembaga penegak hukum untuk mempercepat penyidikan dan proses peradilan. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan politik yang luas serta pengawasan publik yang terus menerus.
Dengan tegas menolak segala bentuk perlindungan khusus, Menko Polkam berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia dan menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh warga negara.
