Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Profesional menyerukan agar Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) disusun dengan pendekatan yang lebih akomodatif, khususnya dalam menghadapi dinamika hubungan hukum lintas negara di era digital.
Pokok-pokok tuntutan Peradi
- Menambahkan ketentuan khusus yang mengatur transaksi elektronik dan kontrak digital antarnegara.
- Mengakomodasi prinsip-prinsip konflik hukum internasional yang sudah diakui secara global, seperti pilihan hukum dan forum.
- Memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, termasuk opsi arbitrase lintas batas.
- Memperkuat perlindungan hak konsumen dan data pribadi dalam konteks transaksi digital.
- Menjamin fleksibilitas regulasi untuk menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi di masa mendatang.
Peradi menekankan bahwa tanpa penyesuaian yang memadai, RUU HPI berisiko menjadi tidak relevan dan menyulitkan praktik hukum di tingkat internasional. Sebaliknya, undang‑undang yang responsif dapat meningkatkan kepastian hukum, menarik investasi asing, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Berikut adalah gambaran singkat mengenai tantangan utama dan solusi yang diusulkan:
| Tantangan | Solusi yang Diusulkan |
|---|---|
| Transaksi lintas negara yang berbasis platform digital | Pembentukan kerangka hukum khusus untuk kontrak elektronik internasional |
| Perbedaan pilihan hukum antarnegara | Penerapan prinsip lex causae dengan mekanisme pilihan hukum yang jelas |
| Sengketa yang memerlukan penyelesaian cepat | Integrasi arbitrase internasional dan mediasi online |
| Perlindungan data pribadi | Sinkronisasi dengan regulasi perlindungan data internasional |
Dengan mengadopsi rekomendasi ini, diharapkan RUU HPI dapat menjadi fondasi hukum yang kuat bagi Indonesia dalam era globalisasi digital, sekaligus memperkuat posisi negara sebagai pusat layanan hukum yang kompetitif.
