Setapak Langkah – 28 Juni 2026 | Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta logistik di Pulau Kalimantan tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, proyek ini akan dibiayai melalui skema pembiayaan alternatif yang melibatkan sektor swasta, pemerintah daerah, dan mekanisme kemitraan publik‑swasta (PPP).
Rencana jaringan kereta logistik ini mencakup jalur utama yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan strategis di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan, serta mengintegrasikan fasilitas muat‑turun barang di kawasan industri. Tujuannya adalah mempercepat distribusi komoditas seperti batu bara, kayu, dan hasil pertanian, sekaligus menurunkan biaya transportasi bagi pelaku usaha.
Berikut adalah sumber pendanaan yang akan mendukung proyek tersebut:
- Pembiayaan swasta: Investor domestik dan asing diundang untuk menanamkan modal melalui penerbitan obligasi atau ekuitas.
- Pembiayaan daerah: Pemerintah provinsi Kalimantan akan menyumbang alokasi anggaran khusus yang bersifat non‑APBN.
- Skema PPP: Kontrak kerja sama jangka panjang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan perusahaan konstruksi/operasional.
Selain aspek pendanaan, Menteri Dudy menambahkan bahwa proyek ini telah melewati tahap studi kelayakan teknis dan lingkungan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jaringan kereta logistik dapat mengurangi waktu tempuh pengiriman barang hingga 30 % dan menurunkan emisi karbon dibandingkan transportasi jalan raya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian fase pertama—yaitu pembangunan lintasan utama sepanjang sekitar 300 km—pada akhir tahun 2028. Setelah itu, jaringan akan diperluas secara bertahap sesuai dengan kebutuhan logistik masing‑masing wilayah.
Dengan tidak memanfaatkan APBN, pemerintah berharap beban fiskal tetap terkendali, sekaligus membuka peluang bagi sektor swasta untuk berperan aktif dalam pengembangan infrastruktur strategis di Kalimantan.
