Setapak Langkah – 17 Agustus 2026 | Pemerintah Provinsi Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan niat untuk mengadakan konsultasi resmi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait status bendera yang dikenal dengan nama Bendera Bulan Bintang.
Isu ini muncul setelah bendera tersebut sempat dikibarkan pada beberapa acara resmi di Aceh, menggantikan bendera nasional Merah Putih. Penampilan bendera alternatif memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan aktivis, karena menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan Undang‑Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang‑undangan tentang simbol negara.
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Aceh beserta Ketua DPRA menegaskan bahwa langkah konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum serta menghindari potensi konflik simbolik di masa mendatang.
- Menyiapkan dokumen kronologis penggunaan Bendera Bulan Bintang.
- Mengajukan surat permohonan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
- Mengadakan pertemuan koordinasi antara pejabat Aceh, DPRA, dan pihak Kemendagri.
- Menerima rekomendasi atau arahan resmi mengenai legalitas dan prosedur penggunaan simbol tersebut.
Jika Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Bendera Bulan Bintang tidak memiliki dasar hukum, pemerintah Aceh berencana untuk menghentikan penggunaannya dan kembali menegakkan Bendera Merah Putih sebagai satu-satunya simbol kebangsaan yang diakui.
Proses konsultasi ini diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, dengan harapan hasilnya dapat memberikan kejelasan bagi seluruh elemen masyarakat Aceh.
