Setapak Langkah – 06 Juli 2026 | Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPR RI menegaskan komitmen untuk memusatkan upaya pada peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan pada akhir pekan lalu, anggota Pansus membahas tantangan utama yang dihadapi, termasuk insiden kekerasan, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan akan layanan dasar yang memadai.
Fokus Utama Pansus
- Penguatan koordinasi keamanan: Mendorong sinergi antara TNI, Polri, dan aparat keamanan lokal untuk respons cepat terhadap ancaman.
- Pembangunan infrastruktur dasar: Mempercepat pembangunan jalan, jaringan listrik, dan fasilitas kesehatan di daerah rawan konflik.
- Peningkatan layanan publik: Menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan, air bersih, dan layanan sosial.
- Dialog antar komunitas: Memfasilitasi pertemuan lintas suku dan agama untuk meredam potensi konflik.
Langkah Konkret yang Direncanakan
- Peninjauan lapangan bersama tim keamanan untuk mengidentifikasi titik rawan.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan.
- Pembentukan forum warga yang melibatkan tokoh adat dan LSM untuk pemantauan berkelanjutan.
- Penyediaan dana khusus dalam anggaran DPD untuk proyek-proyek prioritas keamanan dan kenyamanan.
Anggota Pansus menekankan pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan aksi keamanan militer, melainkan juga memperkuat aspek sosial‑ekonomi. Mereka berharap kebijakan yang diusulkan dapat segera diimplementasikan untuk menurunkan tingkat konflik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Dengan agenda yang terstruktur dan dukungan lintas sektoral, Pansus Papua DPD berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh warga Papua.
