Setapak Langkah – 24 April 2026 | Partai Nasdem mengajukan usulan perubahan ambang batas (ambang batas) dalam pemilihan umum dengan model “parlemen tunggal“. Menurut usulan tersebut, partai yang tidak berhasil menembus ambang batas secara nasional akan kehilangan semua kursi yang diperoleh di tingkat DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Usulan ini sekaligus mencakup skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan pemerintahan, sehingga persyaratan kemenangan tidak seragam antara level nasional, provinsi, dan daerah.
Rincian Skema Berjenjang yang Diusulkan
- Nasional: Ambang batas ditetapkan pada 4 % dari total suara sah secara keseluruhan.
- Provinsi: Ambang batas diturunkan menjadi 2 % dari total suara sah di masing-masing provinsi.
- DPRD Kabupaten/Kota: Ambang batas lebih fleksibel, yaitu 1 % dari total suara sah di wilayah tersebut.
Jika partai gagal mencapai ambang batas pada level nasional, maka seluruh kursi yang pernah didapatkan pada level DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota otomatis dianggap hangus, meski partai tersebut telah melampaui ambang batas pada level daerah.
Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menegaskan bahwa mekanisme ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas partai politik serta mengurangi fragmentasi parlemen yang berpotensi menghambat proses legislasi. “Kita ingin memastikan bahwa hanya partai yang memiliki dukungan signifikan secara nasional yang dapat berpartisipasi dalam pemerintahan daerah,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin, 22 April 2024.
Pengkritik menyebut usulan tersebut dapat memperlemah representasi daerah, terutama bagi partai-partai kecil yang memiliki basis kuat di tingkat lokal namun belum mampu menembus pasar nasional. Mereka berargumen bahwa hal ini bisa menimbulkan ketimpangan politik dan mengurangi keberagaman suara di DPRD.
Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memberikan respons resmi terkait usulan Nasdem. Proses legislasi untuk mengubah ambang batas biasanya memerlukan pembahasan di DPR, konsultasi publik, serta persetujuan akhir dalam RUU Pemilu yang disahkan oleh Presiden.
Jika usulan ini berhasil diadopsi, perubahan terbesar yang akan terjadi adalah penataan kembali peta kekuatan partai di tingkat daerah, dengan potensi penurunan jumlah anggota DPRD secara signifikan. Hal ini juga dapat memaksa partai-partai kecil untuk melakukan koalisi atau merger demi mempertahankan eksistensi mereka di panggung politik.
