Setapak Langkah – 11 Agustus 2026 | Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dan BUMN seharusnya dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Namun, baru-baru ini terungkap sebuah modus penipuan yang melibatkan iklan Bank BJB, menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses pengadaan.
- Pengajuan dokumen penawaran fiktif dengan harga yang di‑inflasi.
- Penciptaan kebutuhan iklan yang tidak realistis, misalnya penayangan di jam prime time tanpa justifikasi.
- Kolusi antara pejabat pengadaan dan pihak agensi periklanan untuk menutup jejak audit.
- Pengalihan dana melalui rekening pihak ketiga sebelum pembayaran final.
Modus ini tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dan institusi pemerintah. Dampak yang muncul antara lain:
- Kerugian finansial diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
- Peningkatan risiko reputasi bagi Bank BJB dan instansi terkait.
- Penurunan kepercayaan investor dalam sektor perbankan domestik.
Pihak berwenang telah membuka penyelidikan lebih lanjut, dengan menyiapkan rapat koordinasi lintas kementerian untuk meninjau prosedur pengadaan iklan. Diharapkan rekomendasi perbaikan mencakup penerapan sistem e‑procurement yang terintegrasi, audit independen, serta sanksi tegas bagi pelaku yang terlibat.
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak agar memperkuat mekanisme kontrol internal, mengedepankan transparansi, dan menegakkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap proses pengadaan.
