Setapak Langkah – 31 Juli 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan putusan penting yang mengharuskan Mahasiswa Baru Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan nasional mulai tahun anggaran 2028. Putusan ini menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan harus memprioritaskan komponen utama, dengan minimal 20% fokus pada kualitas pembelajaran, infrastruktur, dan kesejahteraan guru.
Keputusan tersebut muncul setelah sejumlah pihak mengkritik penggunaan dana pendidikan untuk program MBG yang dinilai mengurangi efektivitas pembiayaan sektor pendidikan dasar dan menengah. MK menilai bahwa penggabungan kedua program dalam satu pos anggaran dapat menimbulkan konflik kepentingan serta menghambat pencapaian target kualitas pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.
Berikut beberapa poin utama dari putusan MK:
- Mulai APBN 2028, dana MBG tidak lagi termasuk dalam pos anggaran pendidikan.
- Anggaran pendidikan wajib menyisihkan setidaknya 20% untuk komponen utama seperti peningkatan mutu kurikulum, pelatihan guru, dan pembangunan infrastruktur sekolah.
- Pemerintah harus menyusun mekanisme alokasi terpisah untuk MBG melalui pos anggaran lain yang tidak mengurangi dana pendidikan.
- Jika tidak dipenuhi, pemerintah dapat dikenai sanksi administratif oleh MK.
Implikasi keuangan bagi pemerintah cukup signifikan. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, alokasi MBG pada APBN 2027 mencapai sekitar Rp 12 triliun. Pemisahan dana ini berarti anggaran pendidikan akan menerima tambahan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG, sekaligus menambah beban pada pos anggaran lain yang harus menutup kebutuhan MBG.
| Tahun Anggaran | Alokasi MBG (Rp) | Alokasi Pendidikan (Rp) |
|---|---|---|
| 2027 | 12 triliun | 180 triliun |
| 2028 (setelah pemisahan) | 12 triliun (pos terpisah) | 180 triliun + tambahan 5% untuk komponen utama |
Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat memperkuat fokus pada peningkatan mutu pendidikan, namun sekaligus menambah tekanan pada defisit anggaran negara. Pemerintah diperkirakan akan melakukan penyesuaian fiskal, termasuk peninjauan kembali prioritas belanja lainnya atau peningkatan penerimaan negara.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa menyambut baik keputusan MK dengan harapan bahwa program MBG tetap dapat berjalan dengan sumber dana yang lebih jelas dan transparan. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian terkait untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa baru.
Secara keseluruhan, putusan MK ini menandai langkah penting dalam reformasi pengelolaan anggaran pendidikan Indonesia. Dengan pemisahan dana MBG, diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat lebih terfokus pada peningkatan kualitas belajar, sekaligus menjaga keberlanjutan program beasiswa bagi mahasiswa baru melalui sumber dana yang terpisah.
