Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyerukan kepada pemerintah daerah, termasuk pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk memastikan setiap anggaran dijalankan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Misbakhun menyoroti beberapa temuan audit yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana, seperti belanja yang tidak sesuai rencana, kurangnya dokumentasi, serta penundaan pelaporan. Hal ini dapat berujung pada menurunnya kepercayaan publik dan menimbulkan risiko fiskal bagi daerah.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan lima langkah konkret yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah:
- Menetapkan kebijakan pengelolaan anggaran yang jelas dan konsisten, selaras dengan peraturan perundang‑undangan.
- Mengoptimalkan peran BUMD dan BLUD dengan mekanisme pengawasan internal yang kuat.
- Melakukan evaluasi berkala atas realisasi anggaran dan mempublikasikannya secara terbuka.
- Memberdayakan aparatur desa dan kota untuk melaporkan penyimpangan secara cepat.
- Menegakkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan keuangan.
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi anggaran merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan setiap penggunaan dana publik berada dalam koridor yang sah.
Dengan menegakkan prinsip tertib kelola dan akuntabilitas, diharapkan daerah‑daerah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi beban fiskal, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
