Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya pemerintah daerah, termasuk pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Misbakhun menyoroti bahwa penyimpangan dalam penggunaan dana publik dapat merusak kepercayaan publik serta menghambat pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus didasarkan pada perencanaan yang jelas, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Poin-poin utama yang disampaikan antara lain:
- Penegakan prinsip transparansi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
- Penerapan sistem akuntabilitas yang memudahkan publik mengakses informasi keuangan daerah.
- Penguatan mekanisme pengendalian internal untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana.
- Pengawasan ketat terhadap BUMD dan BLUD, termasuk audit rutin dan evaluasi kinerja.
- Pemberian sanksi tegas bagi pejabat atau pihak yang melanggar aturan anggaran.
Misbakhun juga mengajak DPR, pemerintah provinsi, dan lembaga pengawas lainnya untuk berkoordinasi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi teknis, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan anggaran daerah dapat dikelola secara lebih efisien, memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik.
