Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam pernyataannya, Misbakhun menekankan bahwa tata kelola anggaran yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik.
Ia mengingatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun, melaksanakan, dan melaporkan anggaran secara transparan. Penyalahgunaan atau ketidakteraturan dalam penggunaan dana publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menimbulkan konsekuensi hukum.
Poin-poin utama yang disorot Misbakhun:
- Pengelolaan BUMD dan BLUD harus berpedoman pada prinsip good governance.
- Setiap pengeluaran harus didukung dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Audit internal dan eksternal harus dilakukan secara rutin dan hasilnya harus dipublikasikan.
- Pengawasan oleh DPRD setempat perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik korupsi.
Langkah konkret yang dapat diambil antara lain:
- Mengimplementasikan sistem e-budgeting untuk meminimalisir manipulasi data.
- Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi BUMD dan BLUD.
- Memberikan pelatihan reguler kepada pejabat keuangan daerah tentang regulasi terbaru.
- Mendorong partisipasi publik melalui forum keterbukaan data keuangan.
Dengan menegakkan disiplin anggaran, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menurunkan risiko terjadinya penyimpangan keuangan.
