Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Leonardi, yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi proyek satelit milik Kementerian Pertahanan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta kepastian hukum atas penerapan Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP). Gugatan tersebut menitikberatkan pada ketidakjelasan prosedur audit keuangan dan perhitungan kerugian negara yang menjadi dasar dakwaan.
Kasus korupsi satelit Kemhan sendiri melibatkan dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pengadaan satelit, yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Audit internal dan eksternal mengidentifikasi adanya selisih dalam pencatatan biaya, serta indikasi adanya perjanjian yang tidak transparan antara pihak pemerintah dan kontraktor.
Pengajuan gugatan ini mendapat sorotan dari kalangan hukum dan politisi. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa permohonan kepastian hukum merupakan upaya sah untuk menjamin bahwa proses peradilan tidak melanggar asas legalitas. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan MK, asalkan tidak mengubah substantif pasal yang dipergunakan.
Jika MK memutuskan bahwa pasal‑pasal terkait perlu revisi atau interpretasi ulang, hal ini dapat berdampak luas pada penanganan kasus korupsi serupa di masa depan, termasuk prosedur audit keuangan, penetapan kerugian negara, dan mekanisme penegakan hukum.
Selanjutnya, proses persidangan di MK dijadwalkan dalam beberapa bulan ke depan, dengan kemungkinan sidang publik yang akan menambah transparansi proses hukum ini.
