KUHP
Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Leonardi, yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi proyek satelit milik Kementerian Pertahanan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta kepastian hukum atas penerapan Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang...
Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) versi terbaru menjadi dasar hukum yang kuat untuk memerangi jaringan mafia tanah, khususnya...
Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menilai bahwa Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan menjadi fondasi hukum yang lebih kuat untuk menindak kasus...
Setapak Langkah – 27 Mei 2026 | Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materiil terhadap Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat Pasal...
Setapak Langkah – 18 Mei 2026 | Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Senin (tanggal). Sidang kali ini difokuskan pada pendapat enam ahli yang diminta...
Setapak Langkah – 20 April 2026 | Pejabat Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah direvisi harus terus disosialisasikan secara luas kepada...
Setapak Langkah – 16 April 2026 | Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui surat edaran terbaru menegaskan pentingnya kesiapan hukum bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelang berlakunya Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang‑Undang...