Setapak Langkah – 23 Juni 2026 | Ribuan warga Batam, termasuk siswa sekolah dasar dan guru-guru, menggelar pawai dukungan terhadap program MBG pada Sabtu kemarin. Pawai yang berawal dari pusat kota berlanjut ke beberapa sudut wilayah, menampilkan spanduk, banner, serta teriakan sorak yang menandakan antusiasme sebagian masyarakat terhadap inisiatif pemerintah tersebut.
Namun aksi tersebut tak lepas dari sorotan keras netizen di media sosial. Banyak pengguna menilai kehadiran anak-anak sekolah dalam pawai sebagai bentuk kampanye politik yang dibalut sebagai kegiatan sosial, serta mengkritik kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu untuk melibatkan pelajar dalam agenda politik.
Berbagai reaksi muncul dari pihak terkait:
- Diskominfo Batam: Menyatakan pawai bersifat sukarela dan tidak ada paksaan bagi peserta, termasuk pelajar.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diskdik) Batam: Menegaskan bahwa sekolah tidak memberikan izin resmi untuk keterlibatan murid dalam aksi tersebut, serta menegakkan prosedur keamanan dan kesejahteraan siswa.
- Warga setempat: Membagi pendapat, ada yang mendukung kebebasan berekspresi, namun sebagian lainnya menolak penggunaan anak-anak dalam ajang politik.
Netizen di platform seperti Twitter dan Facebook melontarkan komentar keras, dengan tagar #PawaiAnakSD dan #MBG yang menjadi trending di wilayah tersebut. Beberapa komentar menyoroti potensi penyalahgunaan ruang pendidikan untuk agenda politik, sementara yang lain menilai aksi tersebut sebagai wujud kebanggaan daerah.
Di sisi lain, penyelenggara pawai mengklaim bahwa program MBG bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, dan melibatkan semua lapisan warga sebagai bentuk solidaritas. Mereka menegaskan tidak ada unsur paksaan, melainkan undangan terbuka bagi siapa saja yang ingin menyuarakan dukungan.
Kasus ini menimbulkan perdebatan lebih luas tentang batasan partisipasi anak sekolah dalam kegiatan politik, serta peran institusi pendidikan dalam melindungi hak dan kepentingan murid. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari otoritas setempat mengenai kemungkinan sanksi atau penegakan kebijakan terkait.
