Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk menindak tegas pabrik-pabrik kelapa sawit yang secara sengaja menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) di pasar. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (17/05/2024).
Penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir menimbulkan keresahan di kalangan petani. Menurut data internal Kementerian Pertanian, rata‑rata harga TBS turun dari Rp 1.200 per kilogram menjadi sekitar Rp 950 per kilogram, menyebabkan kerugian signifikan bagi petani kecil yang bergantung pada hasil panen.
Andi Amran menambahkan bahwa praktik penurunan harga tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak adil dan merugikan petani, serta melanggar prinsip persaingan sehat. “Kami siap melakukan pemeriksaan mendadak, serta memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga,” ujar Menteri.
- Pengawasan intensif terhadap kontrak jual‑beli antara petani dan pabrik.
- Penerapan sanksi administratif berupa denda hingga 10% dari nilai kontrak.
- Pencabutan izin operasional bagi pabrik yang terbukti melanggar ketentuan.
- Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti dugaan praktik kartel.
Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan transparansi harga TBS melalui portal daring yang dapat diakses oleh semua pelaku industri. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik penetapan harga secara sepihak dan memberikan kepastian bagi petani dalam menentukan harga jual yang wajar.
Selain itu, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memperkuat jaringan pemasaran, termasuk memfasilitasi akses petani ke pasar ekspor yang menawarkan harga lebih kompetitif. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan pendapatan petani serta menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Pengamat ekonomi menilai bahwa tindakan tegas pemerintah dapat menjadi sinyal positif bagi stabilitas harga komoditas pertanian. Namun, mereka juga mengingatkan perlunya kebijakan jangka panjang yang mencakup peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk.
