Setapak Langkah – 24 Agustus 2026 | Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan pada Minggu. Kunjungan tersebut mencakup inspeksi lokasi kebakaran di Kabupaten Tanah Bumbu dan pertemuan dengan aparat kepolisian, Satpol PP, serta tim pemadam kebakaran setempat.
Dalam sambutannya, Menteri menegaskan bahwa pelaku karhutla tidak akan mendapat kelonggaran. “Kami akan memastikan setiap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, baik disengaja maupun lalai, diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Beberapa langkah penegakan hukum yang akan dipercepat meliputi:
- Penguatan sistem deteksi dini melalui pemantauan satelit dan patroli lapangan.
- Penyelidikan menyeluruh terhadap sumber api, termasuk identifikasi pihak yang melakukan pembakaran ilegal.
- Penuntutan cepat di pengadilan, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun serta denda hingga Rp 500 juta bagi pelaku.
- Pembinaan kepada petani dan pemilik lahan tentang praktik pertanian ramah lingkungan.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa pada tahun ini telah tercatat lebih dari 300 titik kebakaran di Kalimantan Selatan, menimbulkan kerusakan hutan seluas sekitar 1.200 hektar. Dampak asap yang meluas juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
Menteri menambahkan bahwa koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, dan aparat keamanan akan diperkuat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan aktivitas pembakaran yang mencurigakan melalui jalur resmi.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku karhutla serta melindungi ekosistem hutan Kalimantan Selatan yang kaya akan keanekaragaman hayati.
