Setapak Langkah – 14 Mei 2026 | Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, baru-baru ini menandatangani penunjukan sejumlah penilai Kekayaan Intelektual (KI) untuk memperlancar proses pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pembiayaan berbasis aset non‑fisik.
Kredit Usaha Rakyat adalah fasilitas pinjaman dengan bunga rendah yang ditujukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menjadikan HKI sebagai agunan, pemilik inovasi, desain, atau karya kreatif dapat mengakses dana yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan aset berwujud.
Penilai KI yang dilantik akan melakukan tiga tugas utama: (1) mengidentifikasi dan mengkatalogkan nilai ekonomi dari HKI yang dimiliki, (2) menyusun laporan penilaian yang memenuhi standar Bank Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir, serta (3) memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan agar proses pencairan KUR dapat dipercepat.
Berikut langkah‑langkah yang harus ditempuh oleh pemilik HKI untuk mendapatkan KUR melalui mekanisme baru ini:
- Pengajuan permohonan KUR beserta dokumen HKI (patent, hak cipta, merek dagang, dll).
- Penilaian dilakukan oleh tim penilai KI yang telah disetujui pemerintah.
- Hasil penilaian dikirim ke bank atau lembaga keuangan yang menjadi mitra program.
- Lembaga keuangan melakukan verifikasi akhir dan mencairkan dana KUR.
Dengan mengintegrasikan nilai intelektual ke dalam mekanisme pembiayaan, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan akses modal bagi pelaku ekonomi kreatif, mempercepat pertumbuhan UMKM berbasis inovasi, dan pada akhirnya memperkuat kontribusi sektor kreatif terhadap Produk Domestik Bruto nasional.
