Setapak Langkah – 18 Agustus 2026 | Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengumumkan perluasan layanan balik nama sertifikat tanah menjadi layanan nasional dengan target penyelesaian dalam waktu sepuluh hari kerja.
Perluasan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan cepat. Kebijakan baru menekankan penggunaan sistem digital untuk pengajuan, verifikasi dokumen, dan penerbitan sertifikat, sehingga mengurangi ketergantungan pada proses manual.
Langkah‑langkah utama dalam layanan balik nama 10 hari meliputi:
- Pengajuan permohonan secara daring melalui portal resmi BPN.
- Upload dokumen pendukung seperti akta jual‑beli, surat kuasa, dan bukti pembayaran pajak.
- Verifikasi data oleh petugas lapangan yang kini dilengkapi dengan aplikasi mobile.
- Penerbitan sertifikat elektronik yang dapat diunduh langsung setelah persetujuan.
Target penyelesaian sepuluh hari diharapkan dapat menurunkan angka sengketa tanah serta mempercepat akses kepemilikan properti bagi masyarakat. Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa percepatan layanan ini selaras dengan program reformasi agraria pemerintah yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan mendorong investasi di sektor properti.
Selain mempercepat proses, layanan baru juga menawarkan biaya administrasi yang lebih transparan dan terstandarisasi. BPN berkomitmen untuk terus memantau kinerja layanan melalui indikator kepuasan pengguna dan waktu penyelesaian, serta siap melakukan perbaikan bila diperlukan.
