Setapak Langkah – 13 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pusat Pengawasan Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pencoretan sekitar 600.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa bantuan negara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk mendanai kegiatan ilegal. Menurut data yang dikumpulkan, penerima yang masuk dalam daftar pencoretan menunjukkan pola transaksi mencurigakan, seperti transfer dana secara berulang ke akun yang teridentifikasi sebagai platform perjudian daring.
Berikut adalah tahapan proses verifikasi dan pencoretan yang dilakukan:
- Identifikasi pola transaksi mencurigakan oleh PPATK melalui analisis data keuangan.
- Koordinasi dengan Kemensos untuk mencocokkan data penerima bansos.
- Pemberitahuan kepada penerima yang terindikasi, disertai kesempatan klarifikasi selama 14 hari.
- Jika tidak ada penjelasan yang memadai, pencoretan resmi dilakukan dan bantuan dialokasikan ke calon penerima lain.
Penghapusan 600.000 penerima tersebut diperkirakan akan mengosongkan sekitar Rp 1,2 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk bantuan tunai. Angka ini akan dialihkan ke kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan daerah terdampak bencana.
Para pengamat menilai bahwa kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola program bantuan sosial dengan transparansi yang lebih tinggi. Namun, mereka juga memperingatkan perlunya mekanisme pengaduan yang adil agar tidak terjadi kesalahan identifikasi yang merugikan warga yang sebenarnya layak menerima bantuan.
