Setapak Langkah – 27 Juli 2026 | Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perry Warjiyo. Menurutnya, proses penyusunan Keppres telah selesai dan akan segera dipublikasikan dalam beberapa hari ke depan.
Pemberhentian Perry Warjiyo dipicu oleh dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang selama menjabat. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas lembaga BPK serta menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Beberapa poin penting terkait proses ini meliputi:
- Keppres telah disetujui oleh tim hukum istimewa di Istana Negara.
- Surat keputusan akan ditandatangani oleh Presiden setelah mendapat masukan dari Komisi I DPR.
- Perry Warjiyo akan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dalam jangka waktu 14 hari setelah Keppres resmi diumumkan.
Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat beragam. Beberapa pihak menyambut langkah tersebut sebagai upaya memperkuat pengawasan keuangan, sementara yang lain menilai prosesnya masih perlu transparansi lebih lanjut.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan proses ini secepatnya, dengan harapan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pengawas keuangan negara.
