Setapak Langkah – 24 Mei 2026 | Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, secara tegas mengecam tindakan militer Israel yang melakukan penyiksaan terhadap sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat sebagai relawan dalam Global Sumud Flotilla (GSF). Penahanan dan perlakuan keras tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia serta norma internasional.
Berikut ini rangkuman kronologis kejadian:
- 20 April 2024: Kapal GSF dikepung oleh kapal perang Israel.
- 21 April 2024: Sembilan relawan Indonesia ditangkap dan dibawa ke fasilitas penahanan militer.
- 22‑23 April 2024: Laporan penyiksaan pertama muncul dari saksi internasional.
- 24 April 2024: Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirim tim konsular untuk menelusuri kondisi para tahanan.
- 25 April 2024: Menlu Sugiono mengeluarkan pernyataan keras mengecam tindakan Israel.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menuntut pertanggungjawaban Israel melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Ia menambahkan, “Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan penyiksaan terhadap warga negara Indonesia. Tindakan ini tidak dapat diterima dan akan kami bawa ke forum internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
Pemerintah Indonesia juga telah mengajukan permohonan bantuan konsuler kepada Israel untuk memastikan akses medis dan hak hukum bagi sembilan WNI tersebut. Selain itu, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan negara‑negara sahabat serta organisasi hak asasi manusia untuk menggalang dukungan internasional.
Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan oleh Menlu Sugiono:
- Penolakan tegas atas segala bentuk penyiksaan.
- Penegasan hak konsular bagi WNI yang ditahan.
- Pencarian solusi diplomatik melalui UN dan lembaga internasional lain.
- Peningkatan tekanan internasional terhadap Israel untuk mematuhi Konvensi Hak Asasi Manusia.
Kasus ini menambah ketegangan dalam hubungan Indonesia‑Israel, terutama mengingat posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut. Namun, Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi warga negaranya di mana pun berada.
Pengamat internasional menilai bahwa tekanan diplomatik dan publikasi kasus ini dapat mempengaruhi kebijakan Israel, terutama bila didukung oleh komunitas internasional yang luas. Sementara itu, keluarga para relawan menuntut keadilan dan pemulihan hak mereka.
