Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan rencana pemerintah untuk melakukan renovasi pada 127 madrasah yang tersebar di 22 kabupaten/kota di Jawa Barat. Renovasi ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama Islam, sekaligus menyesuaikan standar keamanan, kenyamanan, dan kebersihan.
Renovasi mencakup perbaikan struktur bangunan, pemasangan sistem listrik dan air bersih yang modern, serta pembangunan ruang kelas, laboratorium komputer, dan area ibadah yang layak. Pemerintah menargetkan agar semua madrasah yang terpilih selesai dalam jangka waktu tiga tahun, yakni hingga akhir 2026.
Berikut rangkuman target utama program renovasi:
- Meningkatkan kapasitas ruang belajar hingga 30% lebih luas dibanding kondisi sebelumnya.
- Menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, termasuk toilet terpisah untuk pria dan wanita.
- Memperkuat jaringan listrik dengan instalasi yang memenuhi standar keamanan nasional.
- Menambahkan ruang laboratorium komputer untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
- Memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui ramp dan fasilitas khusus.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun, yang akan dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024–2026. Distribusi anggaran per kabupaten/kota direncanakan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan fasilitas yang ada.
| No. | Kabupaten/Kota | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Bandung | 120 Miliar |
| 2 | Bekasi | 110 Miliar |
| 3 | Karawang | 95 Miliar |
| … | … | … |
| 22 | Purwakarta | 85 Miliar |
Selain peningkatan fisik, pemerintah juga menyiapkan pelatihan bagi tenaga kependidikan madrasah agar dapat memanfaatkan fasilitas baru secara optimal. Diharapkan, dengan renovasi ini, kualitas pendidikan agama Islam di Jawa Barat dapat lebih kompetitif dan selaras dengan standar nasional.
AHY menegaskan bahwa program ini akan terus dipantau melalui mekanisme evaluasi berkala, termasuk laporan kemajuan dari masing‑masing Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Bila ditemukan kendala, pemerintah siap menyesuaikan strategi pelaksanaan agar target selesai tepat waktu.
