Setapak Langkah – 12 Mei 2026 | Walikota Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, kini menjadi sorotan publik setelah seorang pengacara mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan gelar akademis. Laporan tersebut disampaikan oleh pengacara OC Kaligis yang mewakili sejumlah dokter spesialis yang menuduh menkes telah menampilkan gelar yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Pengacara Kaligis menyatakan bahwa laporan ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya perbedaan antara gelar yang tercantum dalam profil resmi menkes dengan ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan. Menurut mereka, gelar yang dipertanyakan meliputi gelar doktor (Ph.D.) yang seharusnya diterbitkan oleh universitas terakreditasi secara internasional.
Berikut rangkuman kronologis peristiwa yang terjadi:
- 14 Mei 2024: Pengacara OC Kaligis menyerahkan laporan resmi ke Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Metro Jaya.
- 15 Mei 2024: Polda Metro Jaya menyatakan akan membuka penyelidikan awal terhadap laporan tersebut.
- 16 Mei 2024: Kementerian Kesehatan menanggapi dengan menyatakan bahwa menkes akan memberikan klarifikasi resmi setelah proses hukum selesai.
Dalam pernyataannya, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa seluruh pejabatnya, termasuk Menkes, telah menjalani proses verifikasi latar belakang yang ketat sebelum dilantik. Namun, Kementerian juga menambahkan bahwa mereka menghormati prosedur hukum dan siap memberikan dokumen pendukung yang diperlukan.
Para dokter yang melaporkan mengaku khawatir bahwa dugaan pemalsuan gelar dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan sektor kesehatan, terutama di masa pandemi dan reformasi sistem kesehatan.
Jika tuduhan terbukti benar, konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan meliputi:
- Penjatuhan sanksi administratif, termasuk pemberhentian jabatan.
- Proses pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda sesuai Undang‑Undang ITE dan Undang‑Undang Tindak Pidana Pemalsuan.
- Penurunan reputasi politik yang dapat memicu tekanan dari partai koalisi serta lembaga legislatif.
Kasus serupa pernah terjadi pada pejabat publik lain di Indonesia, di mana pemalsuan gelar akademis mengakibatkan pengunduran diri dan penuntutan hukum. Pengalaman tersebut menjadi acuan bagi lembaga pengawasan internal untuk memperketat mekanisme verifikasi gelar akademis pada calon pejabat tinggi.
Sejauh ini, menkes belum memberikan pernyataan publik secara detail mengenai asal‑usul gelar yang dipertanyakan. Pihak kepolisian masih dalam tahap pengumpulan bukti dan akan melaporkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan untuk proses selanjutnya.
