Setapak Langkah – 08 Juni 2026 | Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa masa transisi penerapan batas maksimum belanja pegawai sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan diperpanjang. Keputusan ini diambil untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan keuangan mereka tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Awalnya, batas 30 persen ini mulai diterapkan pada awal tahun 2023 dengan masa transisi satu tahun, yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2023. Namun, karena banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam menyeimbangkan anggaran, pemerintah pusat memutuskan memperpanjang masa transisi selama satu tahun lagi, yakni hingga 31 Desember 2024.
- Alasan perpanjangan: Memungkinkan daerah mengoptimalkan struktur pengeluaran, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko defisit fiskal.
- Target akhir: Pada akhir 2024, semua daerah diharapkan telah memenuhi batas 30 persen secara konsisten.
- Dampak terhadap belanja daerah: Peningkatan kontrol atas belanja pegawai dapat membuka ruang untuk alokasi dana pada program pembangunan dan layanan publik lainnya.
Berbagai pihak menyambut keputusan ini dengan beragam pendapat. Beberapa gubernur menyatakan bahwa perpanjangan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan restrukturisasi gaji dan tunjangan, sementara lembaga pengawas keuangan menekankan pentingnya tetap menjaga kedisiplinan fiskal selama masa transisi.
Tito Karnavian menegaskan bahwa kementerian dalam negeri akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga perencanaan daerah. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa batas belanja pegawai tidak mengganggu kualitas layanan publik sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
